Nota Keuangan ini akan menjadi dasar untuk membuat Rancangan APBN 2017. Selesai rapat, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkap masalah beratnya keadaan ekonomi yang tercermin dari desakan pada penerimaan pajak.
Sri Mulyani menyampaikan, untuk membuat Nota Keuangan 2017, untuk jadi APBN yang kredibel, jadi pemerintah akan melihat kemungkinan kondisi yang akan dihadapi di tahun ini dan dua tahun terakhir.
“Untuk tahun 2016, setelah melihat realisasi dari tahun 2014-2015, jadi dua tahun paling akhir, penerimaan perpajakan memang mengalami desakan yang begitu berat, ” kata Sri Mulyani selesai rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Desakan pada penerimaan pajak ini terjadi dikarenakan turunnya harga komoditas, seperti minyak dan gas (migas), batu bara, kelapa sawit, dan pertambangan yang lain.
“Kami juga melihat di beberapa sektor seperti perdagangan, konstruksi juga mengalami kondisi desakan yang cukup tampak dari segi volume. Hingga hari ini kita melihat kalau beberapa sektor itu pertumbuhannya cuma separuh dari bebrapa tahun sebelumnya, ” imbuh Sri Mulyani.
Lalu, Sri Mulyani menceritakan masalah pelemahan perdagangan dunia yang menyebabkan turunnya laju ekspor dan
impor di Indonesia mulai sejak kuartal I-2015 sampai semester I-2016 lalu. Ini akan menjadi perhitungan pemerintah dalam membuat Nota Keuangan 2017.
“Maka Kemenkeu hari ini melaporkan pada Ayah Presiden, Wapres dan Sidang Kabinet kalau penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 akan cukup signifikan. Ini karena basis penghitungan tujuan penerimaan pajak di 2016 yang disetujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya tahun 2014, 2015, lalu ke 2016, ” papar Sri Mulyani.
Bekas Direktur Bank Dunia ini menuturkan realisasi pajak di 2014 yang ada Rp 100 triliun dibawah tujuan. Lalu di 2015 lalu, waktu harga komoditas mulai menurun penerimaan pajak juga meleset Rp 248, 9 triliun dari tujuan.
“Oleh karenanya, kami hari ini melaporkan pada Presiden, Wapres dan sidang kabinet kalau kami butuh untuk melakukan penyesuaian hingga APBN kita jadi kredibel karena topik dari Bapak Presiden yaitu selalu menguatkan kredibilitas, confidence, dan trust itu mesti ditegakkan dari mulai angka-angka APBN yang dapat mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi, ” tutur Sri Mulyani.
Tetapi, lanjut Sri Mulyani, bukanlah berarti pemerintah akan mengendurkan penerimaan pajak. Sri Mulyani menyampaikan, Presiden Jokowi memohon dirinya untuk optimal meningkatkan pajak. Karena penerimaan pajak diperlukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan.
S : faktamedi
http://www.beritaimformasi.com/2016/08/sri-mulyani-ekonomi-indonesia-diambang.html