selamat datang di www.pangeranpost.com , mari simak informasi terbaru dan sangat penting berikut ini....
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi meminta orangtua siswa tidak terlalu mudah melaporkan guru ke polisi. Hal itu disampaikan dia menanggapi banyaknya guru yang harus berurusan dengan kepolisian lantaran dinilai terlalu keras menghukum murid.
"Saya takut kalau sedikit-sedikit guru dilaporkan polisi karena mencubit siswa, nanti banyak yang tak mau jadi guru. Sudah sering telat gajinya, masih dilaporkan polisi nanti kalau guru mogok mengajar kan repot," kata Muhadjir saat berpidato dalam rangkaian kegiatan Pekan Budaya Indonesia di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, 5 September 2016.
Ia mengimbau pada semua orangtua siswa memahami bahwa cubitan guru pada siswa adalah upaya seorang pengajar mendisiplinkan muridnya. Hal itu juga mengajarkan pada siswa agar menjadi pribadi yang keras dan tak cengeng.
Muhadjir mengaku prihatin banyak guru yang takut salah saat mendisiplinkan siswa lantaran orangtua tak terima.
"Kalau tak mau keras ya biar anaknya diajar sendiri sama orangtua di rumah. Saya tak mendukung aksi kekerasan pada siswa, tapi saya tak ingin anak-anak jadi generasi yang lembek, dicubit sedikit untuk mendisiplinkan sudah lapor polisi. Jangan jadi anak yang cengeng," papar Muhadjir.
Ia juga menekankan pentingnya kebudayaan masuk ke sekolah terutama jenjang SD dan SMP. Ke depan, siswa akan lebih banyak belajar budaya di lapangan daripada belajar di kelas sehingga proses belajar tak lagi menjemukan. Banyak kearifan lokal yang bisa didorong menjadi bekal kepribadian luhur bangsa.
"Dengan demikian, saya yakin pada tahun 2045 mendatang atau bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka, akan lahir anak luar biasa yang tak cengeng," tegas Muhadjir.
Pemerintah sendiri, lanjut dia, telah berusaha keras mengatasi kesenjangan kesempatan pendidikan. Masih banyak anak yang tak beruntung, tak mendapat pendidikan lantaran secara ekonomi tak mampu. Pemerintah juga telah membagikan 18 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak yang membutuhkan agar bisa kembali ke sekolah.
"Tapi masih belum semua anak tak mampu yang mendapat kartu itu. Saya meminta pemerintah daerah bahkan Panglima TNI yang memiliki personel sampai di desa turut membantu bagaimana agar anak tak mampu bisa mendapat KIP," ucap Muhadjir.